RT @ommi_siregar: Yang belum tau, dia ini dosen Fisipol UGM sekaligus direktur di lembaga riset Celios. Namanya Mas Media. S2 dan S3 dari T…

ultimatum tiyo ke presiden prabowo:
- saya bingung prabowo itu motivator atau presiden
- jangan berharap ada anak cerdas lahir dari guru yang tertindas
- Gaji guru honorer cuma naik Rp100.000 (dari Rp300rb ke Rp400rb) "penghinaan luar biasa pada pengabdian guru"
- sementara gaji % dimana hati mu pak prabowo
- MBG merampas anggaran pendidikan Rp223 triliun dari Rp769 triliun anggaran pendidikan disedot ke BGN, melanggar Pasal 31 UUD
- Istilah "gratis" itu penghinaan dananya dari pajak rakyat, kenapa harus diklaim "gratis" segala? Cuma clickbait politik
- Stunting cuma 19% kenapa MBG dikasih ke 100% anak, termasuk anak sekolah elite yang di rumah sudah makan pizza dan salmon sgar?
- Anggaran kesehatan dipotong 15% gara-gara MBG
- gausah sok jadi pahlawan deh mau ngurusin semua maslah sekaligus
- fokus ke satu satu baru pindah ke program lain

Banyak yang mengira krisis 1998 hanya dikaitkan pada IMF. Padahal dibalik itu ada penyelewengan ratusan triliun uang negara oleh para kroni Soeharto yang sebelumnya mengeruk keuntungan dari sistem Orde Baru.

-----

Indonesia masuk program IMF melalui Letter of Intent pada 31 harto.
Saat itu IMF memberi syarat yang membebani ekonomi lewat program penyesuaian struktural.

Mulai dari kenaikan suku bunga, pengetatan fiskal, penutupan bank bermasalah, sampai reformasi perbankan.

Setelah itu, ekonomi Indonesia justru tetap jatuh sangat dalam.
Pada 1998, PDB terkontraksi sekitar minus 13,1 persen, rupiah ambruk dan inflasipun melonjak.

Di tengah krisis itu, negara menggelontorkan BLBI sekitar Rp144,5 sampai Rp147,7 triliun kepada puluhan bank.

Alih-alih dipakai untuk menjaga likuiditas perbankan, dana tersebut justru sebagai besar diselewengkan. Lebih dari 95% dana justru untuk membayar utang pihak terkait, spekulasi valuta asing, proyek pribadi, hingga penarikan dana terselubung.

Intinya, para pemilik modal yang dulunya ikut menikmati sistem perbankan Orde Baru yang bermasalah, diselamatkan atas nama stabilitas. Lalu biaya kerusakannya dilempar ke uang publik melalui obligasi rekapitalisasi dalam jumlah raksasa.

Per hari ini, utang debitur BLBI sekitar Rp211 triliun masih belum kembali ke negara.
Hampir tiga dekade setelah krisis, negara masih menanggung kerugian yang dibuat para kroni, sementara para pelakunya tetap bisa hidup nyaman dari kehancuran yang mereka wariskan.

Pak Sigit Kapolri sepertinya kecapekan, sebaiknya diganti aja.
Kasihan beliau capek & lelah berat.

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo.

CPO. Batu bara. .
Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya.

Hasilnya:
pendapatan di Indonesia terlihat kecil.
Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil.
Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri.

Dan ini berlangsung selama 34 tahun.
Dari 1991 sampai 2024.
Kerugian negara: Rp15.400 triliun.

Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:

Selama 34 tahun di mana Bea Cukai?
Di mana Direktorat Jenderal Pajak?
Di mana KPK?
Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi?

Prabowo bilang ini adalah data dari PBB.
Artinya data ini bukan baru kemarin ada.
Data ini sudah diketahui secara internasional.
PBB sudah mencatatnya.
Dunia sudah tahu.

Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri.

Dan ini yang paling menohok:

Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing.
Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden.

Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya.

"Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak."

Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik.

Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun.

Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong.
Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi.
Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan.
Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka.

Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai:
Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun.
Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai.

Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap.

Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya.

Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan.

Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami:

Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
Anggaran pendidikan Indonesia per tahun:
Rp700 triliun.
Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat.

MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun.

Rp15.400 triliun.
Hilang.
Selama 34 tahun.
Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:

Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy.

Alasannya: untuk menghentikan under invoicing.

Tapi pertanyaannya sangat sederhana:
kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga?

Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini?

Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda?

Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang:

"Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem.

Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan.

Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur.

Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan.

Ask the Chairman Anything.
Audit menyeluruh.
Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan.

Danantara tidak punya satupun dari sistem itu.
Belum ada audit yang transparan.
Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen.

Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun.

Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:
Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.

Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya.

Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan.

Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade.

Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap.
Dan barulah semuanya terbuka.

Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun.
Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun.

Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun.
Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat.

Tapi tidak ada yang masuk penjara.
Tidak ada nama yang boleh disebutkan.

Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut.

Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor.
Arab Saudi menyita seluruh aset.

Indonesia membuat badan baru.
Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.

Barusan gw nonton podcast yang bilang rupiah akan nyentuh 22.000-25.000, pas bulan Juli-Agustus 2026

Itu kata Prof. Ferry Latulihin. Ekonom dan Mantan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Loh kok bisa? Alasan Prof Ferry:

- Efek krisis Hormuz, harga minyak sekarang di atas 100 0 USD.
- Karena masih impor BBM dan subsidi ditahan, beban APBN makin berat.
- MBG sebagai the root of all evil. Bikin APBN boros karena memakan hampir 300 T
- Efek MBG => Defisit fiskal membengkak sekitar Rp240 triliun

Gara-gara ini kata Prof Ferry:

- Pasar takut sama APBN Indo. Bisa jebol ga ni anggarannya?
- Indonesia bisa turun rating menjadi non-investment grade
- Ujung-ujungnya, pasar makin tidak percaya.

Tapi ada lagi yang lebih seram..

Apa yang Habibie lakukan untuk menstabilkan rupiah terhadap dolar?

Dari yang gw baca, seperti ini sederhananya..

- Ga bikin pernyataan aneh-aneh dan denial. Apalagi didepan investor asing.

- Beresin bank-bank bermasalah, karena penyebab rupiah anjlok efek utang-utang swasta k bermasalah.

- Tahu Bank Mandiri kan? Itu adalah contoh bank hasil konsolidasi dari bank-bank bermasalah.

- Bikin BI independen ga dikontrol pemerintah

- BI lalu bikin instrumen berupa deposito khusus (SBI) dengan bunga tinggi supaya bank tertarik menyimpan rupiah.

- Mencoba menstabilkan harga bahan pokok.

Apa intinya? YA KEBIJAKAN YANG JELAS DAN TERUKUR. Ga denial apalagi grasak grusuk.

CATATAN:

Ini gue hanya menerangkan apa yang Habibie lakukan untuk menstabilkan kurs rupiah dari Rp. 16 ribu ke Rp. 6500.

Ini bukan solusi untuk menaikkan kurs dolar sekarang, karena masalah Krismon 97 tentu berbeda dari yang sekarang. Apalagi kita belum krisis.

CHAD HABIBIE.

Source gambar: CNN Indonesia.

Guys, ada tokoh reformasi berusia 82 tahun yang baru bicara sesuatu yang menurut gue paling berani dan paling jujur yang pernah diucapkan secara terbuka tentang pemerintahan Prabowo.

Dan videonya langsung di-takedown oleh Komdigi.

Kalau suatu pernyataan langsung dihapus oleh sendiri sudah menjadi jawaban atas pertanyaan apakah pernyataan itu mengandung kebenaran yang mengganggu.

Siapa Amien Rais dan kenapa ini penting:
Amien Rais bukan pengamat biasa.
Dia adalah orang yang mendampingi Prabowo selama 10 tahun di Hambalang, di Kertanegara sebelum Prabowo akhirnya menjadi presiden.

Dia tahu Prabowo dari dekat.
Dia tahu bagaimana Prabowo berpikir, bagaimana Prabowo berbicara soal cita-citanya untuk Indonesia.

Dan justru karena itu apa yang dia katakan sekarang jauh lebih berat dari kritik orang yang tidak pernah kenal Prabowo sama sekali.

Inti dari apa yang Amien katakan dan ini yang paling menggetarkan:

"Kejatuhan seorang presiden itu andil yang terbesar itu diberikan oleh all the presiden men. 10-15-20 orang yang terus mengelilingi itu itulah yang membuat makin melorot.

Yang berhasil dipengaruhi oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak punya sedikit pun rasa kebangsaan.
Cuma pakai aji mumpung mumpung dengan presiden.
Apa yang bisa saya maling dari negeri ini?"

Tidak ada yang mengkritik Prabowo secara langsung dalam kalimat itu.
Tapi semua orang yang membacanya tahu persis siapa yang dimaksud.

Soal Teddy Indra Wijaya dan ini yang paling konkret:

Amien menyebut nama Teddy secara eksplisit. Dan dia mengutip langsung pernyataan seorang Menko — menteri koordinator, salah satu posisi tertinggi dalam kabinet yang pernah bilang kepadanya:

"Mas Amin, saya ini kan Menko.
Tapi mau ketemu presiden kata Teddy enggak ada waktu, lain kali."

Bayangkan itu. Seorang Menko yang dalam struktur pemerintahan berada di atas para menteri tidak bisa menemui presidennya sendiri karena dihadang oleh seorang Letkol yang menjabat Sekretaris Kabinet.

Amien bilang:
"Saya kadang-kadang sampai geli sendiri.
Bagaimana mungkin seorang manusia muda yang miskin pengalaman ketatanegaraan dijadikan manusia andalan dari Pak Prabowo."

Dan 95% perwira tinggi TNI AD AL AU menurut Amien melihat keganjilan ini.

Dan Amien kasih peringatan yang sangat serius soal people power:

"Ini akan bermuara kepada gejolak politik sosial.
Saya wanti-wanti jangan sampai ada people power lagi.
Zaman sudah berubah.

Generasi baru ini karena globalisasi dan pertukaran informasi yang lebih intensif dibanding 98 menjadi lebih beringas dan lebih paham masalahnya.
Tidak bisa dituntut lagi seperti dulu."

Ini bukan ancaman.
Ini adalah peringatan dari orang yang sudah melihat dari dekat bagaimana 98 terjadi.

Yang tahu persis bagaimana sebuah rezim bisa runtuh ketika rakyat yang sudah cukup tahu dan cukup marah akhirnya bergerak.

Dan soal harapannya pada Prabowo karena Amien bukan sekadar menyerang:

Amien bilang dia 10 tahun mendampingi Prabowo. Dia tahu Prabowo cerdas.
Dia tahu Prabowo punya visi.
Dia ingat betul janji-janji Prabowo selama bertahun-tahun sebelum jadi presiden soal nasionalisasi pertambangan, soal usir tenaga kerja asing ilegal, soal kedaulatan bangsa dan energi.

"Prabowo masih 3,5 tahun lagi jadi presiden kita. Masih belum terlambat.
Tapi harus ada total reshuffle.
Yang tidak mutu diganti.
Dan yang paling penting singkirkan Teddy dari posisi itu.
Beri kompensasi di tempat lain.

Tapi pintu istana harus terbuka untuk semua menteri, semua Menko, semua yang berhak melapor kepada presiden."

Dan kenapa video ini langsung di-takedown oleh Komdigi:

Menteri Komdigi Muti Hafid menyebut pernyataan Amien sebagai fitnah dan pembunuhan karakter.

Amien merespons dengan sangat tenang:
Apa salahnya? Ini negara demokratis.

Dijamin hak menyampaikan pendapat.
Akhirnya yang dihajar banyak orang malah Mbak Muti sendiri.

Dan yang paling menohok takedown oleh Komdigi justru menjadi konfirmasi terbesar bahwa pernyataan Amien mengenai sesuatu yang sangat sensitif.

Kalau tidak ada yang benar dari apa yang Amien katakan mengapa harus dihapus?

Orang 82 tahun yang mendampingi Prabowo selama 10 tahun yang tidak punya ambisi politik lagi, yang bilang hanya ingin melihat perbaikan sebelum menutup mata untuk selamanya berdiri dan berkata: ada yang salah di dalam istana.

Bukan musuh Prabowo yang bicara.
Bukan oposisi.
Bukan pengkritik yang sejak awal tidak suka Prabowo.

Tapi sahabat lama yang 10 tahun mendampinginya — dan sekarang melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa diam.

Dan respons dari sistem? Hapus videonya.

"Tidak ada kebaikan pada kalian jika kalian tidak mau mengatakan kebenaran kepada kami.

Dan tidak ada kebaikan pada kami jika kami tidak mau mendengarkan kalian. -Khalifah Umar bin Khattab.

Negara ini terlalu besar untuk diserahkan pada bisik-bisik lingkar dalam. Dan rakyat terlalu berharga untuk hanya diminta diam.

Guys, Felix Siauw baru ngomong sesuatu di podcast Helmy Yahya yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari seorang ustaz Indonesia dalam waktu lama.

Dan intinya satu kalimat yang langsung dilontarkan:

"Orang Indonesia tidak pernah menjadi Islam."

Bukan karena KTP-nya. kirnya.

Masalah pertama
kita salah paham soal tawakal:

Felix kasih contoh yang sangat konkret.
Ada pesantren roboh.
Respons orang Indonesia:
"Qadarullah, ini takdir Allah."

Felix langsung potong:
itu bukan tawakal.
Itu kebodohan yang dibungkus agama.

Karena setiap insinyur teknik sipil yang melihat bangunan tiga lantai dengan pondasi yang salah sudah bisa prediksi itu akan roboh.

Tidak perlu menunggu roboh untuk tahu.
Dan kalau kita sudah tahu sebabnya tapi tidak dikerjakan lalu ketika roboh bilang qadarullah itu bukan pasrah pada Allah.
Itu menyalahkan Allah atas kelalaian kita sendiri.

Rasulullah memakai baju besi
dua lapis di medan perang.
Seorang sahabat tanya kenapa.

Jawabannya sederhana:
karena sebab akibat adalah bentuk tawakal yang sesungguhnya.
Bekerja sekeras mungkin baru serahkan hasilnya.

Masalah kedua
"enggak apa-apa mereka ambil dunia,
yang penting kita akhirat"

Felix bilang dia ingin kritik keras kalimat ini.
Karena logikanya terbalik total.

Cara masuk surga menurut ulama ada empat:
dengan ilmu,
dengan kekuatan,
dengan harta,
atau dengan doa.

Kalau kamu tidak punya ilmu,
tidak punya kekuatan,
tidak punya harta kamu hanya tersisa doa.

Dan kalau kamu bilang "yang penting akhirat" sambil tidak mengerjakan satu pun dari empat jalan itu dengan serius kamu sedang tidak mengejar akhirat.

Kamu sedang memakai akhirat sebagai alasan untuk tidak berusaha.

Rasulullah miskin bukan karena tidak bisa kaya.
Beliau miskin karena memilih memberi semua yang dimiliki kepada yang membutuhkan.
Miskin by choice bukan miskin karena tidak punya pilihan.

"Kalau dunia aja kamu enggak bisa nguasain,
jangan ngomong akhirat.
Akhirat itu lebih susah dari dunia."

Masalah ketiga
tidak ada critical thinking:

Ini yang paling mendasar dan paling merusak menurut Felix.

Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah adalah iqra baca, berpikir, analisa.

Di saat itu bahkan tidak ada buku.
Tidak ada perpustakaan.
Artinya perintah iqra bukan sekadar membaca teks tapi perintah untuk berpikir kritis terhadap segala sesuatu.

Tapi apa yang terjadi di Indonesia?
Pertanyaan dibungkam.

Otoritas tidak boleh diganggu gugat.
Santri yang dilecehkan menerima
karena percaya itu "ritual penyucian."

Orang tua yang anaknya diperlakukan tidak wajar diam karena takut melawan ulama.

Felix bilang ini adalah abuse of authority yang masif dan akarnya adalah ketidakmampuan berpikir kritis yang sudah ditanamkan sejak kecil.

Padahal bahkan Rasulullah sendiri melatih sahabat untuk tidak buta taat.
Ada sahabat yang diperintahkan pemimpinnya masuk ke dalam api sebagai hukuman.

Mereka ragu dan datang bertanya ke Rasulullah.
Jawaban Rasulullah:
"Untung kalian tanya aku.
Kalau kalian masuk,
kalian tidak akan keluar selamanya."

Dari situ keluar hadis:
taatlah kepada makhluk selama tidak bermaksiat kepada Allah.

Artinya Islam dari awal mengajarkan untuk mempertanyakan bahkan otoritas.

Masalah keempat faktor struktural yang sering dilupakan:

Felix tidak hanya menyalahkan internal.
Ada faktor eksternal yang sangat besar yang tidak boleh diabaikan.

Di zaman kolonial Belanda,
ada sistem pembagian kelas berdasarkan akta kelahiran STBL.
Kelas pertama orang Eropa.

Kelas kedua orang Arab, India, Cina.
Kelas ketiga pribumi dan pribumi Muslim ada di posisi paling bawah.

Akta kelahiran itu menentukan siapa yang boleh sekolah di mana, siapa yang boleh masuk restoran mana, siapa yang boleh masuk pemerintahan.

Bukan soal kemampuan tapi soal sistem yang dirancang untuk memastikan satu kelompok tidak bisa mengakses kekayaan dan pengetahuan.

Itulah mengapa sampai hari ini di daftar orang terkaya Indonesia dan dunia dominasi Muslim sangat kecil dibandingkan populasinya.

Ini bukan semata karena etos kerja.
Ini juga karena sistem yang dibangun ratusan tahun untuk menutup akses.

Korelasi yang menarik antara keyakinan dan peradaban:

Felix membawa temuan arkeologi di Gobeklitepe, Turki bangunan berusia 11.000 tahun yang mendahului rumah dan ladang pertanian.

Para arkeolog menyimpulkan bahwa manusia tidak membangun keyakinan setelah perutnya kenyang.

Justru sebaliknya keyakinan dibangun dulu,
baru peradaban lain mengikuti.

Ini membalik teori lama bahwa agama
adalah produk kemakmuran.
Ternyata keyakinan adalah fondasinya.

Tapi ada yang salah kaprah.
Felix memisahkan dengan jelas:
bukan agamanya yang menentukan maju atau mundur suatu bangsa tapi kepedulian.

Romawi maju bukan karena agama tertentu tapi karena mereka peduli pada kotanya,
pada infrastrukturnya, pada warganya.
Ketika kepedulian itu hilang Romawi hancur.
Bukan karena Tuhannya berubah.

Felix menyimpulkan dengan satu pertanyaan keras yang ditujukan kepada dirinya sendiri dan seluruh ulama Indonesia:

"Rasulullah bilang ilmu dicabut dengan wafatnya para ulama. Ketika ulama pergi tanpa meninggalkan warisan berpikir yang benar yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin bodoh.

Dan pemimpin bodoh membuat kebijakan bodoh yang menghancurkan umatnya."

Artinya yang paling bertanggung jawab atas kondisi umat bukan politisinya. Bukan penjajahnya. Tapi mereka yang seharusnya mendidik cara berpikir dan memilih untuk tidak melakukannya.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan podcast Helmy Yahya bersama Felix Siauw. Semua pandangan adalah pendapat pribadi narasumber dalam konteks diskusi keagamaan dan peradaban. Pembaca dianjurkan untuk memverifikasi referensi sejarah dan hadis dari sumber primer.

Pada 13 Mei 1998, kerusuhan sistematis meluas secara kompak dan terjadwal dari sejumlah titik yang disebar merata di Jabodetabek.

Padahal, para pendemo lagi sembunyi di kampus karena takut sniper pasca Trisakti.

Terus, siapa yang rusuh di luar sana?

Aparat hilang tiga hari.
ara. Tentara pasukan Kostrad, Kodam Jaya, dan Kopassus yang harusnya ada di Jakarta kompak hilang selama tiga hari berturut-turut. Bos-bos mereka yaitu Pangkostrad, Pangdam Jaya, dan Pangkopassus juga tidak ada di Jakarta.

Akibat kekosongan ini, tidak ada yang melindungi warga ketika gerombolan preman berjumlah besar merongrong masuk ke rumah warga di kampung, sadis memukuli ibu-ibu penghuni rumahnya dengan benda tumpul sampai rusak, membunuhnya, memerkosanya, mencuri sofa dan TV dan lemarinya, membakar rumahnya, lalu pindah ke rumah berikutnya.

Perempuan random dalam jumlah ratusan diseret keluar oleh gerombolan preman buas dan diperkosa beramai-ramai di jalanan. Orang yang mencoba melindungi mereka dipukuli dan dibunuh massa preman.

Pemerkosaan massal, pencurian, pembunuhan, pembakaran, penyiksaan, teror, dan pembantaian sadis berdarah melanda setiap daerah Jakarta dengan merata, rapi, teratur, dan berjadwal.

Ada salah satu preman perusuh yang ditanya asalnya dari mana. Dia menjawab: Tasikmalaya.

Ternyata, ada pihak yang mengumpulkan dan mengangkut segerombolan besar preman jalanan sepertinya dari Tasikmalaya ke Jakarta dengan truk. Setelah diturunkan di lokasi kerusuhan, ia disuruh membakar gedung, memerkosa, mencuri, dan merampok rumah dan toko penduduk Jakarta.

Laporan yang lain seperti dari AsiaWeek menemukan gerombolan preman, maling, bandit, dan penyamun dari daerah yang lain. Ada yang dari Lampung. Ada yang dari Timor Timur, dikumpulkan dan dibawa dengan pesawat kargo ke Jakarta sebelum kerusuhan.

Preman-preman yang ini juga dibawa pakai truk ke lokasi pemerkosaan dan pembantaian massal manusia di tengah kota Jakarta, dan menerima instruksi dari walkie talkie. Ini baru dua laporan saja.

Joko Widodo (Jokowi) adalah eksekutor utama
yang mencetuskan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur,
dengan alasan pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta.

Total Dana yang Telah Dikucurkan (Januari 2026)
mencapai Rp147,41 triliun.
SBY dengan gna IKN
Prabowo dengan MBG +kopdes

Apakah LockDown lagi ?
padahal sejak akhir 2024 resesi ekonomi hingga sekarang, ditambah LockDown resiko anjlok ekonomi.

Guys, ini beneran enggak sih?
gilaa banget kalo iya katanya....

Insentif dokter internship disebut cuma sekitar Rp3.166.200 per bulan, dan nominal itu katanya nyaris gak berubah dari bertahun-tahun lalu.

Padahal buat sampai di titik itu, mereka kuliah sekitar 6 tahun dengan pang. Ada yang full dibiayai orang tua, ada yang beasiswa, tapi semuanya tetap dibayar dengan waktu, tenaga, stres, darah, keringat, dan air mata.

Yang bikin makin disorot, nominal itu masih kepotong ini-itu. Ada yang cerita dipotong BPJS Ketenagakerjaan, biaya admin rekening Bank Negara Indonesia sekitar Rp17.500, bahkan ada yang bilang dibuatkan rekening bisnis dan kartu kredit. Belum lagi bayar BPJS kesehatan sendiri.

Banyak dokter bilang angka itu bahkan mirip dengan nominal 7–10 tahun lalu. Sementara biaya hidup naik terus, harga emas aja naik berkali-kali lipat.

Dan yang paling bikin sedih, ketika ada dokter muda yang gugur di tengah perjuangan, itu bukan cuma soal angka. Banyak yang melihat ini sebagai cerminan sistem yang masih perlu banyak dibenahi.

Satu dokter yang pergi bukan sekadar statistik, perjuangan panjang di belakangnya yang sering kali gak terlihat

cc: threads

beban kerja yang tidak manusiawi.
Dr. Myta menjalani tiga bulan tanpa libur di bangsal dan IGD.
Tiga bulan. Tanpa libur.

Uban

Pada nyangka gak sih bakal ada di titik kurs kita makin ambles dan tabungan kita ternyata nilai realnya makin turun? Kemarin BBM naik otomatis harga semuanya mau gak mau ikutan naik, ditambah keadaan keuangan negara kita lagi gak balance.

Pengeluaran apa sih yang bisa kita au buat survive?

MIXUE TUTUP
428 GERAI

Bubble Pecah or Strategi "Cuci Lemak"
ala Tiongkok?

Guys, Prof. Feri Latuhihin ekonom yang sudah setahun lalu memprediksi dolar akan tembus Rp17.000 ketika belum ada yang percaya baru bicara lagi. Dan kali ini lebih keras, lebih konkret, dan lebih mengerikan dari sebelumnya.

Gue mau rangkum dan kritisi semuanya termasuk gue paling penting:
para ekonom sudah kasih saran, tapi apakah pemimpinnya mau dengar?
Atau yang kasih saran justru akan disebut antek antek asing?

Prediksi yang sudah terbukti dan peringatan baru yang lebih keras:

Setahun lalu Feri bilang dolar akan tembus Rp17.000. Banyak yang tidak percaya.
Sekarang dolar sudah di Rp17.300.

Sekarang dia memperingatkan skenario yang jauh lebih buruk:
dolar bisa tembus Rp25.000 kalau kondisi fiskal tidak segera dibenahi.

Bukan angka yang dia lempar sembarangan.
Dia punya hitungan.

Soal angka pertumbuhan ekonomi dan ini yang paling mengejutkan:

Purbaya marah-marah ke World Bank karena World Bank bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7%. Purbaya klaim angkanya jauh lebih tinggi dari itu.

Feri bilang sesuatu yang sangat mengejutkan: "Saya bilang 4,7% sudah bagus.
Kalau menurut saya bisa 0%."
Kenapa?
Karena ketika Feri cross check angka pertumbuhan 5,11% versi BPS dengan indikator lain khususnya pertumbuhan kredit perbankan angkanya tidak cocok.

Untuk mencapai pertumbuhan 5,11% kredit perbankan harusnya tumbuh minimal 11%. Kenyataannya: kredit tumbuh di bawah 8%.
Feri perkirakan pertumbuhan riilnya mungkin di sekitar 4% saja.

Dan Moody's serta Fitch sudah men-downgrade outlook ekonomi Indonesia dari stable menjadi negatif. Artinya lembaga rating internasional pun tidak percaya dengan angka yang pemerintah klaim.

Soal defisit APBN dan ini yang paling mengkhawatirkan:

Feri memaparkan data yang sangat konkret:
Defisit APBN Januari: Rp35 triliun.Defisit Februari: Rp135 triliun.Defisit Maret: Rp240 triliun.

Kalau dianualisasi secara linear defisit sudah setara 3,72% dari GDP melampaui batas 3% yang menjadi patokan fiskal.

Dan di saat yang sama harga minyak dunia naik karena perang.
Subsidi BBM membengkak.
Inflasi berpotensi double digit.
Jatuh tempo utang tahun ini saja sekitar Rp888 triliun ditambah bunga Rp99 triliun.

Itulah mengapa Feri menduga dua Dirjen Kemenkeu yang dicopot Purbaya kemungkinan memang tidak setuju dengan arah kebijakan bukan karena sabotase sembarangan, tapi karena mereka melihat angka-angka yang tidak memungkinkan untuk terus mempertahankan spending sebesar sekarang.

Soal MBG dan ini yang paling tegas:

Feri mengucapkan sesuatu yang menurut gue perlu didengar keras-keras oleh siapapun yang masih berargumen bahwa MBG adalah investasi:

"Mohon dikasih tahu kepada Pak Presiden bahwa kalau MBG itu dianggap investasi itu bohong besar."

Investasi yang sesungguhnya adalah infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan.
Atau investasi non-fisik yang menghasilkan produktivitas jangka panjang: pendidikan dan riset dan pengembangan.

Makan siang bukan investasi.
Makan siang adalah konsumsi.
Dan konsumsi yang dibiayai utang itu bukan membangun masa depan. Itu memakan masa depan.

Feri menghitung bahwa untuk MBG yang benar-benar targeted ke yang membutuhkan cukup Rp10 triliun per tahun. Bukan Rp335 triliun.

Dan sisa Rp325 triliun itu seharusnya bisa jadi buffer fiskal atau dialokasikan ke investasi yang benar-benar menghasilkan produktivitas jangka panjang.

Soal class menengah yang semakin tergerus:
Dari 57 juta kelas menengah di 2019 sekarang tinggal 47 juta. Turun 10 juta orang dalam kurang dari 10 tahun.

Dan tabungan rata-rata kelas menengah yang dulu Rp3 juta per orang sekarang sudah mendekati nol. Mereka tidak lagi makan tabungan. Mereka sudah mulai makan hutang.

Dan Feri menyebut satu indikator yang sangat mengkhawatirkan: omset pegadaian sedang melonjak luar biasa. Ketika orang menggadaikan barang untuk kebutuhan sehari-hari — itu bukan tanda ekonomi yang baik-baik saja.

Soal BI yang tidak bisa berbuat apa-apa:
Feri menjelaskan dilema yang sangat real yang sedang dihadapi Bank Indonesia:

Kalau suku bunga dinaikkan untuk melawan inflasi dan menjaga rupiah ekonomi yang sudah lemah akan tambah terbebani. Kredit macet naik. Investasi turun lebih dalam.

Kalau suku bunga diturunkan rupiah makin melemah dan inflasi makin tidak terkendali.

"BI tidak bisa melakukan apa-apa.
Naikkin salah, nurunin salah."

Dan intervensi di pasar valas untuk menjaga rupiah cadangan devisa tidak tanpa batas.
Kalau outlook ekonominya memang buruk intervensi itu seperti menggarami lautan.

Soal komentar terhadap Purbaya dan ini yang paling kontroversial:

Feri mengucapkan sesuatu yang sangat bold:
bahwa menurut dia Purbaya tidak paham soal ekonomi.

Contoh yang dia berikan:
ketika perbankan mengalami undisbursed loan kredit yang sudah disetujui tapi belum dicairkan senilai Rp2.735 triliun, Purbaya justru mengucurkan tambahan dana dari BI sebesar Rp227 triliun.

Logika Feri:
kalau bank sudah kelebihan likuiditas yang tidak bisa disalurkan menambah likuiditas lagi adalah seperti menuangkan air ke ember yang sudah penuh.
Itu bukan solusi masalah kredit.
Itu memperburuk excess liquidity yang justru bisa memperlemah rupiah lebih jauh.

Gue tidak akan menghakimi apakah Feri 100% benar soal ini. T
api pertanyaan teknisnya valid dan layak dijawab secara publik oleh Kemenkeu.

Dan inilah pertanyaan yang paling fundamental:

Para ekonom Feri Latuhihin, Mahfud MD, Feri Amsari, berbagai pengamat lain sudah memberikan saran yang konkret, berbasis data, dan bisa diverifikasi.

Saran yang konsisten:
rasionalisasi MBG, ramping kabinet, perbaiki kepastian regulasi, prioritaskan investasi produktif, jaga fiskal dari defisit yang melebar.

Dan apa respons dari lingkaran pemerintah?

Orang yang kritik MBG disebut tidak nasionalis. Orang yang mempertanyakan kebijakan ekonomi disebut tidak mendukung presiden.

Dan siapapun yang mengutip data dari lembaga internasional seperti World Bank atau IMF bisa dengan mudah diberi label antek asing.

Dari nonblok menjadi goblok kata Feri mengutip kritik terhadap kebijakan luar negeri.
Dan label yang sama bisa dikenakan pada kebijakan ekonomi: dari mendengar para ahli menjadi memusuhi para ahli.

Indonesia punya banyak ekonom yang kompeten. Punya data yang bisa dibaca.
Punya pengalaman sejarah termasuk bagaimana Habibie menyelamatkan ekonomi di 1998 dengan tiga langkah berani yang gue sudah bahas sebelumnya.

Yang kurang bukan nasihatnya.
Yang kurang adalah keberanian untuk mendengar nasihat yang tidak menyenangkan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang menyakitkan jangka pendek demi kepentingan rakyat jangka panjang.

Dan selama nasihat para ekonom direspons dengan label "antek asing" sementara rupiah terus melemah, defisit terus membesar, dan kelas menengah terus tergerus

Kita semua yang menanggung akibatnya.
Bukan para pejabatnya.

Guys, ada pernyataan dari APPMBGI yang menurut gue adalah salah satu yang paling perlu dikritisi dengan sangat teliti hari ini.

APPMBGI Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia baru saja mengklaim dua hal sekaligus:

Satu: MBG berjalan mulus tanpa Mereka mendesak MBG diperkuat lewat undang-undang agar tidak berhenti saat pergantian presiden.

Dan gue perlu bedah keduanya satu per satu.

Klaim pertama: "Berjalan mulus tanpa hambatan berarti."

Mari kita cocokkan dengan fakta yang sudah ada di depan mata kita semua:

33.000 anak terdampak keracunan MBG hanya dalam April 2026 data dari Kementerian Kesehatan yang dikutip anggota DPR sendiri.

1.700 SPPG di-suspend karena ketahuan mengakali porsi ayam yang seharusnya 12 bagian dipotong jadi 20.

BPOM tidak punya anggaran sampling untuk memastikan makanan aman anggarannya Rp2,9 miliar kalah dari pengadaan kaos kaki yang Rp6,9 miliar.

Portal resmi SPPG tutup sejak Desember 2025 tapi dapur terus bertambah lewat jalur yang tidak transparan.

Motor listrik Rp1,2 triliun gudangnya masih terkunci saat DPR sidak.

Surat pernyataan di Sragen yang meminta orang tua tanda tangan bahwa mereka tidak boleh menuntut siapapun kalau anak mereka keracunan.

KPK sudah identifikasi 8 titik rawan korupsi di program ini. Belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan.

Dan Mahfud MD menyebut dari hampir Rp1 triliun per hari anggaran MBG yang sampai ke makanan hanya Rp34 miliar.

Mulus tanpa hambatan berarti?

Entah data apa yang APPMBGI pakai untuk sampai pada kesimpulan itu.

Klaim kedua: Minta dikuatkan lewat undang-undang dan ini yang paling perlu diperhatikan:

APPMBGI mendesak agar MBG diperkuat melalui regulasi setingkat undang-undang agar tidak terhenti saat terjadi pergantian presiden.

Kelihatannya ini niat baik. Keberlangsungan program. Jangka panjang. Tidak bergantung pada satu presiden.

Tapi gue mau tanya satu pertanyaan sederhana:

Siapa yang paling diuntungkan kalau MBG dikunci dalam undang-undang?

Bukan anak-anak penerima manfaat karena program yang korup dan banyak kebocorannya yang dikunci dalam UU justru akan lebih sulit dievaluasi dan dihentikan kalau terbukti merugikan.

Yang paling diuntungkan adalah ekosistem bisnis SPPG itu sendiri termasuk para anggota APPMBGI yang mengelola ribuan dapur dengan insentif Rp6 juta per hari per SPPG.

Kalau program ini jadi UU maka anggaran wajib mengalir. Kontrak wajib berjalan. Dan presiden berikutnya tidak punya ruang yang cukup untuk memotong, mengevaluasi, atau menghentikan program yang terbukti banyak kebocoran tanpa harus merevisi undang-undang yang prosesnya panjang dan birokratis.

Soal Command and Control Center yang mereka perkenalkan:

APPMBGI memperkenalkan sistem pemantauan berbasis data real-time untuk mengawasi operasional dapur dan rantai distribusi.

Ini kedengarannya bagus. Tapi ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab:

Satu — siapa yang mengoperasikan sistem ini? APPMBGI sendiri. Artinya pengusaha SPPG mengawasi diri mereka sendiri. Itu bukan pengawasan. Itu konflik kepentingan.

Dua — apakah sistem ini bisa diakses publik? Kalau tidak transparan ke publik maka ini hanya alat internal yang tidak bisa diverifikasi siapapun dari luar.

Tiga — kalau sistemnya sudah ada dan sudah real-time — kenapa 1.700 SPPG masih bisa ketahuan curang? Kenapa 33.000 anak masih keracunan? Apa yang sebenarnya dimonitor oleh sistem itu?

Yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini:

APPMBGI hadir di APPMBGI National Summit yang dihadiri empat menteri. Mereka punya gedung sendiri APPMBGI Building di Pasar Rebo. Mereka punya sistem Command and Control Center. Mereka punya akses ke pejabat tinggi negara.

Dan sekarang mereka minta program ini dikunci dalam undang-undang.

Ini adalah pola yang sangat familiar dalam sejarah bisnis Indonesia: ekosistem yang terbentuk di sekitar program pemerintah kemudian berusaha melembagakan dirinya secara legal sehingga tidak bisa diganggu gugat apapun yang terjadi.

Bukan untuk melindungi anak-anak. Tapi untuk melindungi aliran uang.

Pertanyaan yang paling mendasar:

Kalau APPMBGI benar-benar peduli dengan keberlangsungan jangka panjang program yang bermanfaat bagi anak-anak Indonesia seharusnya yang mereka desak bukan hanya UU untuk mengunci program ini.

Yang seharusnya mereka desak adalah:

Anggaran BPOM yang cukup untuk sampling di semua SPPG. Mekanisme pelaporan publik yang transparan dan bisa diverifikasi. Proses hukum yang nyata bagi 1.700 SPPG yang ketahuan curang bukan sekadar suspend sementara. Portal SPPG yang kembali dibuka dan bisa diakses publik. Sistem bagi hasil yang memastikan uang benar-benar sampai ke piring anak-anak bukan hanya ke insentif operasional.

Kalau semua itu sudah ada barulah berbicara soal UU untuk keberlangsungan jangka panjang itu masuk akal.

Tapi mengunci program yang masih penuh kebocoran dalam undang-undang itu bukan melindungi anak-anak.

Itu mengunci kebocoran menjadi permanen.

Bottom line:

APPMBGI adalah asosiasi yang anggotanya adalah pengelola SPPG — pihak yang secara langsung menerima insentif dari program MBG.

Mereka mengklaim program berjalan mulus — sementara 33.000 anak keracunan dan 1.700 SPPG anggota mereka sendiri ketahuan curang.

Mereka meminta program dikunci dalam UU — sementara sistem pengawasan yang benar-benar independen belum ada.

Mereka memperkenalkan sistem monitoring — yang dikelola oleh mereka sendiri.

Dan mereka hadir di summit yang dihadiri empat menteri — sementara anak-anak di daerah 3T masih belum menerima satu pun porsi MBG.

Ini bukan asosiasi yang berjuang untuk anak-anak Indonesia.

Ini adalah asosiasi yang berjuang untuk memastikan uang terus mengalir — ke kantong mereka sendiri.